Negara yang Lakukan Limitasi Internet

Negara yang Lakukan Limitasi Internet

Pemerintahan Negara Indonesia sudah seringkali mengaplikasikan dengan lakukan peraturan limitasi koneksi internet. Untuk memberi respon kejadian kekacauan yang terjadi dalam beberapa saat paling akhir.

Sebutlah saja kejadian demo mendekati informasi Pemilihan presiden pada 22 Mei 2019 lalu, Pemerintahan Indonesia memutuskan akses media sosial. Hal tersebut terjadi juga pada kejadian kekacauan Papua, Pemerintahan Indonesia memutuskan koneksi internet hingga info tentang apa yang terjadi di Papua susah untuk dijangkau.

Negara yang Lakukan Limitasi Internet, Apa Efisien?

Menanggapi hal itu, Yayasan Instansi Kontribusi Hukum Indonesia (YLBHI) melangsungkan komunitas dialog di Gedung LBH Indonesia, pada 3 September 2019, yang mengusung topik “Limitasi Akses Internet: Peraturan, Batas, dan Efeknya.”

Baca Juga: Mutu Pendidikan Dengan Peranan Teknologi

Komunitas dialog ini mendatangkan beberapa pembicara, diantaranya: Arip Yogiawan (Ketua YLBHI Sektor Kampanye dan Jaringan), Anggara Suwahju (ICJR), Damar Juniarto (SAFENet), dan dimoderatori oleh Daniel Awigra (HRWG).

Anggara (ICJR) sampaikan jika Konstitusi Republik Indonesia sudah jamin hak-hak warga dan mengendalikan limitasi hak asasi yang perlu didasari pada ketentuan perundang-undangan.

Salah satunya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mengenai Info dan Transaksi bisnis Elektronik (UU ITE) mengatakan jika komunikasi bisa terbatasi bila mempunyai muatan yang dilarang atau bermuatan kejahatan.

Disebut jika untuk membuat perlindungan keteraturan umum, Pemerintahan bisa lakukan limitasi atas penyimpangan info elektronik.

Seterusnya konsep umum Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengatakan jika limitasi info bisa dilaksanakan dengan lebih dulu lakukan penyitaan dan pemeriksaan.

Negara Dengan Pembatanan Penggunaan Internet

Limitasi internet dalam praktik dilaksanakan berkaitan banyak hal berikut ini:

  • Keamanan nasional,
  • Pemilihan umum dan aktivitas politik, atau
  • Protes pada demokrasi.

Anggara mengatakan jika pemutusan koneksi internet dengan argumen keteraturan umum atau kondisi bahaya sering dilaksanakan cuman lewat satu Tayangan Jurnalis. Walau sebenarnya, Indonesia adalah satu negara yang berdasar hukum. Karena itu menurut hukum, peraturan itu tidak semestinya dilaksanakan lewat tayangan jurnalis, namun harus lewat satu keputusan Presiden atau sah pemerintah.

Seterusnya, Damar (SAFENet) mengatakan jika hak digital ialah hak asasi manusia, terhitung didalamnya kemerdekaan terhubung info, hak untuk berekspresif, dan hak untuk merasakan aman dan selamat di internet. Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengatakan jika limitasi kemerdekaan info cuman bisa dilaksanakan dengan persyaratan:

  • Dilakukan berdasar hukum,
  • Untuk membuat perlindungan rekam jejak seseorang,
  • Keamanan nasional,
  • Ketertiban umum,
  • Moral dan kesehatan umum,
  • Dan betul-betul dibutuhkan.

Peraturan Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto untuk batasi sosial media memetik kritikan. Wiranto berasumsi jika sosial media sekarang ini telah begitu liar dengan bermacam informasi negatif dan hoaks hingga dapat memunculkan kerusuhan. Walau cuman diterapkan sekian hari saja, peraturan ini dipandang represif dan memunculkan rugi pada beberapa orang.

Tahukah kamu, ada negara yang lain mempunyai peraturan batasi internet? Dibanding menebak, langsung scroll down ke bawah, ya!

  1. Korea Utara

Sama seperti yang dapat diterka, Korea Utara ada di status paling paling atas. Ini tidak mengagetkan, ingat begitu tertutup dan otoriternya pemerintah Kim-Jong Un. Diprediksi, cuman ada 4 % dari masyarakat Korea Utara yang dapat terhubung internet. Tetapi, koneksi internet ini masih terbatasi, dikontrol dan dipantau oleh pemerintahan.

Sesaat, ponsel cuman dipunyai 7 % masyarakat Korea Utara, tetapi koneksi ke internet masih terbatas. Cuman orang yang kaya dan punyai akses ke pemerintah saja yang bebas terhubung internet. Bekasnya dapat terhubung internet, tetapi dengan kontrol yang ketat.

  1. Republik Rakyat Cina (RRC)

Negara dengan komunitas paling banyak di bumi ini batasi internet untuk masyarakatnya. Walau ada koneksi internet yang luas dan sosial media yang aktif dipakai, masih ada ketentuan represif dan otoriter pada internet. Misalkan, negara akan memblok alamat IP, menyaring penelusuran bahkan juga meniadakan content.

Oleh karena itu, RRC dipanggil dengan ‘The Great Firewall of China’ karena pemerintahan yang otoriter pada internet. Bahkan juga pemerintahan bukan hanya memblok content website, tapi juga memantau koneksi internet seorang! Wah, takut ya?

  1. Eritrea

Pernah dengar nama negara Eritrea? Ini ialah negara yang berada di timur laut Afrika yang dekat sama Laut Merah. Eritrea dikenali sebagai negara yang kerap menindas dan lakukan tindak represif pada wartawan. Presiden waktu itu, Isaias Afewerki, sering menindas wartawan dengan keras dan memberikan ancaman masukkan mereka ke penjara.

Disamping itu, negara ini tidak meluluskan koneksi internet mobile. Yang dibolehkan hanya service dial-up yang lamban untuk menahan arus info bebas ke masyarakatnya. Diprediksi cuman 7 % masyarakat yang mempunyai ponsel dan 1 % saja yang memiliki koneksi ke internet! Kronis sekali kan?

  1. Ethiopia

Tidak cuman Eritrea, Ethiopia termasuk juga negara Afrika yang lakukan sensor internet. Negara ini keluarkan Undang-Undang Anti Terorisme pada tahun 2009 yang maksudnya untuk menahan arus info. Internet dipandang memberikan dukungan kelompok-kelompok anti pemerintahan, hingga pemakaiannya juga terbatasi.

Di tahun 2015, cuman ada 4 % masyarakat Ethiopia yang mempunyai koneksi ke internet. Beberapa mengaksesnya lewat cara berkunjung cafe internet (warnet) yang berada di ibu-kota Addis Ababa. Pemerintahan Ethiopia sendiri lakukan sensor pada content yang berseberangan dengan pemerintahan dan dipandang subversif.

  1. Arab Saudi

Arab Saudi ialah negara yang menyensor dan batasi internet sebab keyakinan agama. Negara ini sudah memblok nyaris 1/2 juta website yang berisi content dan materi yang berlawanan dengan keyakinan Islam, terhitung di bagian politik, sosial dan agama.

Pemerintahan Arab Saudi lakukan ini dengan arah larang perlakuan yang bisa mengakibatkan pemecahan dan kerusuhan, mempengaruhi keamanan negara dan menghancurkan hak asasi manusia dan merendahkan derajat. Sumber informasi digital juga harus mendapatkan lisensi khusus dari pemerintahan Arab Saudi lebih dulu.

  1. Iran

Tidak berlainan dengan Arab Saudi, Iran lakukan limitasi dan sensor internet sebab argumen agama dan politik. Walau koneksi internet ada di semua negeri, tapi pemilik blogger dan situs, harus mendaftarkan ke Kementerian Seni dan Budaya Iran lebih dulu. Hati-hatilah, sebab siapa saja yang krisis pada pemerintahan atau membuat content yang berlawanan dengan mullah (ulama) akan dianiaya dan dipenjara.

Disamping itu, ada juta-an situs yang dikunci dan kerap ada penangkapan wartawan. Minimal, ada 30 wartawan yang dipenjara sebab didakwa sebagai pembangkang. Tidak cuma memberikan ancaman wartawan atau blogger, tapi keluarganya akan diintimidasi penjara, bahkan juga dapat kehilangan pekerjaan dan hak pensiun mereka.

  1. Suriah

Setelah perang, keadaan Suriah masih luluh lantak. Pemerintah Suriah dikenali represif dan batasi koneksi internet untuk masyarakatnya. Siapa saja yang dipandang mencelakakan keamanan nasional dan memberikan ancaman pemerintah akan diamankan dan dilakukan. Disamping itu, cafe internet (warnet) harus mendaftar pemakai, menulis waktu mereka di situ dan memberikan laporan semua rutinitas ke petinggi pemerintahan.

Disamping itu, wartawan yang mengulas di Suriah alami kebatasan koneksi internet. Lebih kronis, nyawa mereka terancam juga oleh ISIS. Seringkali, ISIS menganiaya dan membunuh reporter yang dipandang berlawanan dengan keyakinan mereka.

  1. Tunisia

Di Tunisia, lebih dari 40 % masyarakatnya punyai koneksi ke internet, sesaat bekasnya tidak. Akhirnya, untuk terhubung internet, mereka perlu melakukan melalui cafe internet. Pemerintahan Tunisia sendiri kerap memblok blogger, apa lagi bila content yang diupload dipandang memberikan ancaman pemerintahan.

Penyuplai cafe internet harus memberikan laporan semua blogger ke pemerintahan, terhitung nama, info individu dan alamat mereka. Ini supaya memudahkan pemerintahan mengawasi blogger yang mereka kira menggelisahkan. Reporter dan blogger yang dipandang mencelakakan pemerintahan atau lembaga militer akan usai di penjara.

  1. Vietnam

Sama dengan Tunisia, pemerintahan Vietnam mengharuskan beberapa blogger untuk memberikan nama dan jati diri mereka. Disamping itu, pemerintahan Vietnam akan memblok website apa saja yang lakukan kritikan pada pemerintahan dan komunisme.

Landasan hukum yang dipakai untuk lakukan penutupan dan memenjarakan wartawan juga tidak terang. Pemerintahan memakai undang-undang mengenai penyimpangan kebebasan demokrasi untuk lakukan hal itu. Disamping itu, blogger dan reporter yang melapor akan memperoleh teror.

  1. Myanmar

Negara Asia Tenggara yang lain represif dan lakukan limitasi internet ialah Myanmar. Pemerintahan Myanmar secara aktif memblok website yang ungkap mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan yang tidak sepakat dengan pemerintah.

Myanmar lakukan filter melalui e-mail dan sosial media untuk mengawasi dan memblok beberapa orang yang dipandang seperti pembangkang. Bahkan juga, VPN dikunci dan beberapa orang yang menyalahi akan didenda atau dipenjara.

Nah, itu 10 negara yang lakukan limitasi internet. Mudah-mudahan Indonesia tidak semacam itu, ya! Dan janganlah lupa untuk selalu arif dalam memakai internet!